Sugianto Nangolah: Masyarakat Sedang Didzolimi dengan Refocusing Anggaran yang Tidak Jelas Peruntukannya

BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) H. Sugianto Nangolah, SH., MH. melaksanaan kegiatan Reses I Tahun Sidang 2020-2021 di RT 02 RW 01 Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Selasa (11/11/2020).

“Alhamdulillah tadi saya sudah banyak mendengarkan aspirasi dari masyarakat, ternyata masyarakat sudah banyak yang menerima bantuan sosial, tetapi bantuan sosial yang sekarang ini ada embel-embel, ada kupon tadi yang saya dapatkan ternyata kupon itu ada hadiah laptop”, kepada Terasjabar.co seusai kegiatan reses, Selasa (11/11/2020) siang.

Menyikapi hal itu dirinya akan menanyakan lansung kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam rapat paripurna nanti.

“Nah saya nanti akan menanyakan nanti kepada Pak Ridwan Kamil apakah kupon ini ada anggarannya atau memang ada yang memanfaatkan bantaun ini, nanti akan saya pertanyakan soal itu”, katanya.

Lebih lanjut dirinya menegaskan, sebagai wakil rakyat dirinya akan membela kepentingan rakyat dan bukan membela kepentingan pejabat.

“Saya ini wakil rakyat bukan wakil pejabat, jadi saya harus mewakili rakyat bukan mewakili kepentingan pejabat. Saya berkali-kali menegaskan ke Gubernur dalam rapat paripurna saya ini wakil rakyat pasti saya membela kepentingan rakyat tidak akan membela kepentingan pejabat itu sudah janji saya, itu sebabnya saya turun lansung ke masyarakat semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan rakyat”, tegas anggota Komisi III DPRD Jabar ini.

Terlebih kata Sugianto, sekarang ini masyarakat sedang di dzolimi dengan refucing anggaran yang tidak peruntukannya. Hal ini menurutnya harus betul-betul di kawal.

“Terlebih sekarang ini masyarakat sedang di dzolimi dengan refucusing anggaran yang begitu besar yang tidak jelas peruntukannya  sekarang ini, ini menurut saya harus betul-betul kita kawal jangan sampai merugikan masyarakat”, paparnya.

Sebagai evaluasi penyaluran bansos, dirinya akan mengecek perubahan-perubahan sistem yang digunakan pemerintah, terutama terkait dengan besaran bansos yang menurutnya tidak sesuai dengan perda yang telah ditetapkan.

“Sebagai evaluasi yang akan kami lakukan nanti, kami akan mengecek perubahan-perubahan sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam menyalurkan bansos ini,  pertama tadi kaitan dengan besaran bansos, kan ada perubahan padahal dalam perda yang kita tetapkan itu jelas, satu pak bansos itu senilai 500 ribu tetapi tiba-tiba berubah ini kan harus merubah perdanya ini, apakah ini berubah atau tidak kan harus kita cek ini”, pungkasnya.

Sumber: Terasjabar (10/11/2020)