BANDUNG - Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 Kota Bandung, saat ini sudah tercatat 2.181 kasus COVID-19 yang setiap
harinya, angka itu terus bertambah, mulai dari belasan, hingga puluhan.
Menyikapi hal itu, Anggota DPRD
Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bandung dan Kota Cimahi
meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengevaluasi kebijakan Adaptasi
Kebiasaan Baru (AKB) guna menekan angka kasus COVID-19 yang saat ini melonjak
mencapai 2.000 kasus lebih.
Ia menjelaskan, salah satu faktor peningkatan kasus yakni karena
adanya sejumlah pelonggaran terhadap mobilitas masyarakat meskipun ada
kebijakan penutupan sejumlah ruas jalan.
“Menutup jalan itu belum tentu tepat, bisa saja itu memindahkan
kerumunan, ini harus di evaluasi. Saya tidak bilang ini jelek tapi harus
dievaluasi,” katanya saat dihubungi Terasjabar.co di Bandung, Minggu
(8/11/2020).
“Kita masih ada transmisi kasus sehingga kalau terjadi
peningkatan kontak antar masyarakat maka akan bisa terjadi peningkatan
penularan,” tambah Politisi Partai Demokrat ini.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa masih ada potensi belum
terdeteksinya transmisi COVID-19 pascalibur panjang sehingga ia meminta agar
mobilitas masyarakat diperketat guna mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih
luas.
“Bisa jadi ada transmisi yang belum terdeteksi dan bisa jadi
meluas kalau kita sekarang terlalu longgar,” katanya.
Ia menilai bahwa kunci paling utama dalam pemulihan ekonomi
yakni aspek kesehatan. Apabila kesehatan tertangani dan terkendali, maka aspek
ekonomi juga bakal mengikuti.
“Harus disadari yang menentukan arah ekonomi ya pengendalian
wabahnya, kalau wabah terkendali ekonomi juga bisa berjalan,” pungkasnya.
Sumber: Terasjabar (08/11/2020)
No comments:
Post a Comment