Bahas 9 Ranperda dari Gubernur, Achdar Sudrajat: Bapemperda Siap Menyampaikan Laporan Dalam Rapat Paripurna

Friday, 20 November 2020


PURWAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pembahasan 9 usulan Ranperda dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil di salah satu hotel di Purwakarta, Jumat (20/11/2020).

Ketua Bapemperda DPRD Jabar H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. mengatakan, dari tanggal 18 hingga 20 November ini Bapemperda ditugasi oleh pimpinan DPRD Jabar untuk membahas 9 usulan Ranperda dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Dengan waktu yang sangat singkat ini Bapemperda telah memasukan 9 usulan Ranperda dalam Propemperda 2021 yang dimasukkan dalam 3 kategori prioritas 1,2 dan 3”, kata Achdar.

Achdar menambahkan kategori prioritas pertama merupakan Ranperda yang sudah siap dan lengkap semua bahannya, sedangkan kategori 2 dan 3 ada kekurangan dan kesiapannya.

“Kategori prioritas pertama yaitu Ranperda yang sudah siap dan lengkap semua bahannya, sedangkan untuk kategori 2 dan 3 ranperda yang ada kekurangan dan kesiapannya”, tambahnya.

Achdar juga menyampaikan, Bapemperda siap menyampaikan laporan dalam rapat paripurna senin depan tanggal 23 November 2020 terkait usulan 9 Raperda menjadi Propemperda 2021.

“Kami dari Bapemperda DPRD Jabar siap menyampaikan laporan dalam rapat paripurna pada Senin depan tanggal 23 November 2020 terkait usulan 9 Raperda menjadi Propemperda 2021”, pungkasnya.

Seperti diketahui, dengan adanya perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Gubernur Jawa Barat mengusulkan 9 usulan rancangan peraturan (Ranperda) kepada Bapemperda (Badan Pembentukan peraturan daerah) DPRD Provinsi Jawa Barat.

Adapun 9 Ranperda yang diusulkan masuk dalam program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1.    Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.    Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.    Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Raperda Jabar Nomor 12 tahun 2006 tentang PT Tita Gemah Ripah.

4.  Ranperda tentang perubahan ketiga atas raperda Jabar Nomor 21 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemprov Jabar pada PT Tita Gemah Ripah.

5.    Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 tahun 2012 tentang penyertaan modal pemprov jabar pada PT Jamkrida Jabar.

6.    Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 tahun 2013 tentang pembentukan BUMD bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan usaha hulu.

7.    Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2014 tentang penyertaan modal Pemprov Jabar pada PT Migas Hulu Jabar.

8.    Ranperda tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

9.    Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi jabar no 18 tahun 2011 tentang penyelenggaraan kearsipan.

Sumber: Terasjabar (20/11/2020)

 

No comments:

Post a Comment