Legislator Jabar Ini Kritisi Kebijakan Pembukaan Kembali Transportasi Umum Oleh Pemerintah Pusat

Sunday, 10 May 2020

BANDUNG
 – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Ir. Irfan Suryanagara, M.Ipol. mengkritisi kebijakan pemerintah yang membuka kembali transportasi umum sejak 7 Mei 2020. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat wabah COVID-19 semakin menyebar.
“Dengan dibuka kembali transportasi ini akan sangat berpotensi dalam hal penyebaran COVID-19 karena dari sisi pergerakan orang melalui moda transportasi. Kebijakan pemerintah berubah-ubah dan membingungkan pemerintah daerah dan rakyat,” kata Irfan kepada Terasjabar.co, Sabtu (9/5/2020).
Irfan menilai keputusan pemerintah yang kembali membuka moda transportasi umum bisa menjadi blunder dan membuat aparat di daerah makin kerepotan karena keputusan tersebut justru berpotensi mengacaukan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat ini, khususnya di Jawa Barat.
“Keputusan ini bisa menjadi blunder, disatu sisi pemerintah daerah melakukan PSBB tapi disisi lain pemerintah pusat membuka kembali transportasi umum, ini kan membingungkan”, kata pria yang menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini.
Dia menegaskan fokus pemerintah yang pertama haruslah penyelamatan jiwa manusia sehingga kebijakan harus konsisten dan ditegakkan secara konsekuen.
“Saat ini pemerintah harus fokus penyelamatan jiwa manusia sehingga kebijakan harus konsisten dan ditegakkan secara konsekuen, tidak membingungkan pemerintah daerah”, jelasnya.
Dia menambahkan., masyarakat saat ini mulai menyadari pentingnya memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan diam di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah dan menjaga jarak (physical distancing) bahkan menahan diri untuk tidak mudik.
“Kesadaran ini harus diapresiasi dengan memperlihatkan kebijakan yang konsisten, berpihak pada keselamatan jiwa masyarakat,” pungkasnya. (Sumber)

No comments:

Post a Comment