BANDUNG – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Ir. Irfan Suryanagara, M.Ipol. mengkritisi kebijakan pemerintah yang membuka kembali transportasi umum sejak 7 Mei 2020. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat wabah COVID-19 semakin menyebar.
“Dengan dibuka kembali transportasi ini akan sangat berpotensi
dalam hal penyebaran COVID-19 karena dari sisi pergerakan orang melalui moda
transportasi. Kebijakan pemerintah berubah-ubah dan membingungkan pemerintah
daerah dan rakyat,” kata Irfan kepada Terasjabar.co, Sabtu (9/5/2020).
Irfan menilai keputusan pemerintah yang kembali membuka moda
transportasi umum bisa menjadi blunder dan membuat aparat di daerah makin
kerepotan karena keputusan tersebut justru berpotensi mengacaukan penerapan pembatasan
sosial berskala besar (PSBB) saat ini, khususnya di Jawa Barat.
“Keputusan ini bisa menjadi blunder, disatu sisi pemerintah
daerah melakukan PSBB tapi disisi lain pemerintah pusat membuka kembali
transportasi umum, ini kan membingungkan”, kata pria yang menjabat Ketua DPD
Partai Demokrat Jawa Barat ini.
Dia menegaskan fokus pemerintah yang pertama haruslah
penyelamatan jiwa manusia sehingga kebijakan harus konsisten dan ditegakkan
secara konsekuen.
“Saat ini pemerintah harus fokus penyelamatan jiwa manusia
sehingga kebijakan harus konsisten dan ditegakkan secara konsekuen, tidak
membingungkan pemerintah daerah”, jelasnya.
Dia menambahkan., masyarakat saat ini mulai
menyadari pentingnya memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan diam di rumah,
bekerja di rumah, beribadah di rumah dan menjaga jarak (physical distancing) bahkan menahan diri untuk tidak
mudik.
“Kesadaran ini harus diapresiasi dengan memperlihatkan kebijakan
yang konsisten, berpihak pada keselamatan jiwa masyarakat,” pungkasnya.
(Sumber)
No comments:
Post a Comment