BANDUNG - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanegara, meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat jujur kepada pemerintah pusat atas keterbatasan kemampuan memenuhi kebutuhan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Barat.
“Saya paham terkadang rasa tanggung jawab kita sebagai pemerintah
daerah ingin menyelesaikan masalah ini (Covid-19), atau mungkin mempunyai
cita-cita menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah ini. Tetapi, dari
perhitungan yang ada (anggaran) kita harus jujur dalam hal keterbatasan
kemampuan kita,” pinta dia saat dihubungi dari Bandung, Senin, 11 Mei 2020.
Sebab, melihat realitas di lapangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat defisit, karena anggaran dari
pemerintah pusat ke daerah dalam konteks ini ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat dikurangi yakni, dari Dana Alokasi Umum (DAU) 35% batal cair, diperparah
dengan pendapatan asli daerah (PAD) pun berkurang.
“Saya berharap kita harus jujur ke pemerintah pusat tentang hal
ini, karena ini masalah hidup masyarakat kita, rakyat jabar rakyat NKRI.
Maka, jujur dengan data yang ada, kasian masyarakat, kasian RT RW dan kelurahan
atau desa mereka terkena beban. Mari kita jujur dan sampaikan kepada pemerintah
pusat, kalau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami keterbatasan untuk
memenuhi kebutuhan jaring pengaman sosial,” jelas dia.
Selain mengatakan ketidakmampuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat memenuhi kebutuhan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak
Covid-19 kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
diharapkan bisa melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas beberapa anggaran
yang dinilai tidak menjadi skala prioritas (tidak berdampak langsung terhadap
masyarakat).
Masyarakat Miskin Bertambah. Irfan menambahkan, hasil temuan di
daerah pemilihannya yakni Kota Bekasi dan Depok. Ternyata bukan hanya
bantuan sosial yang tak tepat sasaran, juga jumlah masyarakat miskin bertambah
karena terdampak Covid-19. “Ambil contoh di daerah kampung halaman saya,
kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota bekasi dimana daerah ini
berbatasan langsung dengan DKI Jakarta,” tambah dia.
Jumlah penduduknya sekitar 54.000 atau 14.000 KK. Sebelum adanya
Covid-19 yang mendapatkan bansos dari pemerintah pusat hanya ada 2.500 KK .
Setelah adanya Covid-19 setelah RT RW mendata kembali, nyatanya muncul
masyarakat miskin baru yang tak pernah mendapat bantuan pemerintah pusat
sekitar 7.000 KK. Artinya, ada sekitar 50% penduduk yang menjadi miskin baru
karena Covid-19. “Ini sesungguhnya salah satu sumber kemelut, setelah
mengetahui lonjakan data yang ada . RT RW diminta untuk menurunkan angka kemiskinan yang
ada, ini yg membuat mereka gundah,” keluh dia.
Akhirnya tugas itu dilimpahkan ke kelurahan, dan ternyata mereka
juga merasakan yang sama karena kelurahan organisasi pemerintah yang
bersentuhan langsung dan dekat dengan masyarakat bahkan bisa dibilang sangat
tahu kondisi rakyatnya. “Mereka dengan terpaksa mereka mengikuti instruksi
dengan memverifikasi data, dan muncul angka yang sebenarnya masih menyisakan
jumlah masyarakat yang sebenarnya harus dibantu, dan ini hanya contoh (1 kasus saja
yang bisa terjadi di semua daerah),” tegas dia. (Sumber)
No comments:
Post a comment