Irfan Suryanegara Minta Pemprov Jawa Barat Jujur

BANDUNG - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanegara, meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat jujur kepada pemerintah pusat atas keterbatasan kemampuan memenuhi kebutuhan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jawa Barat.

“Saya paham terkadang rasa tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah ingin menyelesaikan masalah ini (Covid-19), atau mungkin mempunyai cita-cita menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah ini. Tetapi, dari perhitungan yang ada (anggaran) kita harus jujur dalam hal keterbatasan kemampuan kita,” pinta dia saat dihubungi dari Bandung, Senin, 11 Mei 2020.

Sebab, melihat realitas di lapangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat defisit, karena anggaran dari pemerintah pusat ke daerah dalam konteks ini ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dikurangi yakni, dari Dana Alokasi Umum (DAU) 35% batal cair, diperparah dengan pendapatan asli daerah (PAD) pun berkurang.

“Saya berharap kita harus jujur ke pemerintah pusat tentang hal ini, karena ini masalah hidup masyarakat kita, rakyat jabar rakyat NKRI. Maka, jujur dengan data yang ada, kasian masyarakat, kasian RT RW dan kelurahan atau desa mereka terkena beban. Mari kita jujur dan sampaikan kepada pemerintah pusat, kalau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan jaring pengaman sosial,” jelas dia.

Selain mengatakan ketidakmampuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memenuhi kebutuhan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan bisa melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas beberapa anggaran yang dinilai tidak menjadi skala prioritas (tidak berdampak langsung terhadap masyarakat).

Masyarakat Miskin Bertambah. Irfan menambahkan, hasil temuan di daerah pemilihannya yakni Kota Bekasi dan Depok. Ternyata bukan hanya bantuan sosial yang tak tepat sasaran, juga jumlah masyarakat miskin bertambah karena terdampak Covid-19. “Ambil contoh di daerah kampung halaman saya, kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota bekasi dimana daerah ini berbatasan langsung dengan DKI Jakarta,” tambah dia.

Jumlah penduduknya sekitar 54.000 atau 14.000 KK. Sebelum adanya Covid-19 yang mendapatkan bansos dari pemerintah pusat hanya ada 2.500 KK . Setelah adanya Covid-19 setelah RT RW mendata kembali, nyatanya muncul masyarakat miskin baru yang tak pernah mendapat bantuan pemerintah pusat sekitar 7.000 KK. Artinya, ada sekitar 50% penduduk yang menjadi miskin baru karena Covid-19. “Ini sesungguhnya salah satu sumber kemelut, setelah mengetahui lonjakan data yang ada . RT RW diminta untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada, ini yg membuat mereka gundah,” keluh dia.

Akhirnya tugas itu dilimpahkan ke kelurahan, dan ternyata mereka juga merasakan yang sama karena kelurahan organisasi pemerintah yang bersentuhan langsung dan dekat dengan masyarakat bahkan bisa dibilang sangat tahu kondisi rakyatnya. “Mereka dengan terpaksa mereka mengikuti instruksi dengan memverifikasi data, dan muncul angka yang sebenarnya masih menyisakan jumlah masyarakat yang sebenarnya harus dibantu, dan ini hanya contoh (1 kasus saja yang bisa terjadi di semua daerah),” tegas dia. (Sumber)