Asep Wahyuwijaya: Perpanjangan PSBB Lebih Nyata daripada Kebijakan New Normal

BANDUNG - Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Asep Wahyuwijaya, mendukung penerapan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) daripada menerapkan konsep new normal atau kenormalan baru. Perpanjangan PSBB dianggap akan lebih menunjukkan kondisi nyata di lapangan mengenai penyebaran wabah Covid-19.

“Saya mendukung sepenuhnya kebijakan ini (perpanjangan PSBB) daripada tiba-tiba memberlakukan kebijakan kondisi new normal yang tidak jelas. Kebijakan perpanjangan PSBB jauh lebih menunjukkan kehadiran pemerintah dalam melakukan kerja preventif untuk warga agar terhindar dari dampak wabah Covid-19,” ungkap Asep, Jumat 29 Mei 2020.

Hal itu diungkapkan Asep menyoal terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020 tentang perpanjangan PSBB tingkat Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Kamis, 28 Mei 2020. Asep pun mengkritisi soal pernyataan gubernur yang menegaskan, bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang ditunjuk pemerintah pusat untuk bersiap memberlakukan konsep new normal atau kenormalan baru.

Dalam keputusan gubernur tersebut disebutkan, untuk wilayah Bodebek (Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota/Kabupaten Bekasi), perpanjangan PSBB diberlakukan mulai 30 Mei 2020 hingga 4 Juni 2020. Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat di luar Bodebek, perpanjangan PSBB selama 14 hari terhitung 30 Mei 2020 hingga 12 Juni 2020.

Dalam surat keputusan itu ditegaskan, bupati/walikota menetapkan status PSBB di daerah kabupaten/kota sesuai situasi, kondisi, dan hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah kabupaten/kota.

“Kurvanya (penyebaran Covid-19) kan belum utuh dan solid menunjukan tren menurun. Waktu pemberlakuannya (perpanjangan PSBB) saran saya diserentakan dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat,” tutur dia.

Menanggapi soal new normal, Asep berpendapat, bahwa konsep tersebut sifatnya masih spekulatif. Pihaknya memahami demi pergerakan ekonomi, maka aktivitas normal warga kembali dibuka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Piranti negara yang akan diturunkan dalam new normal pun bukan alat-alat kesehatan canggih, melainkan TNI, Polisi, dan Satpol PP yang akan memastikan perilaku warga yang sebagaimana disyaratkan tetap terjaga.

“Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) mengatakan, bahwa fase new normal akan dihentikan jika terjadi wabah gelombang kedua. Saya kira secara implisit bisa dinilai sebagai penegasan atas kondisi coba-coba ini,” ucap dia.

Namun, kata Asep, bagaimana pun juga, karena warga akan kembali diperbolehkan beraktivitas dalam fase new normal ini dengan penekanan kesadaran dan kebiasaan barunya, mudah-mudahan semuanya akan terhindar dari pandemi Covid-19 ini. (Sumber)