BANDUNG - Pelaksanaan rapid test covid-19 yang semula bakal digelar di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) hari ini Kamis (2/4/2020) urung digelar.
Pasalnya,
ratusan warga dari Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung
menolak keras Stadion GBLA dijadikan tempat kegiatan rapid test massal.
Dalam
aksi penolakan tersebut, massa sepakat membuat tiga poin tuntutan yakni,
Pertama, Warga Menolak keras bentuk kegiatan Rapid test diadakan di Stadion
GBLA. Kedua, Warga resah dan takut tertular virus Corona apabila kegiatan
tersebut dilaksanakan di Stadion GBLA. Ketiga, warga menyayangkan kenapa tidak
ada Pemberitahuan dan Sosialisasi terlebih dahulu, sehingga tidak ada
Komunikasi.
Menanggapi
aksi penolakan itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai
Demokrat mengatakan sangat wajar apabila masyarakat di sekitar lokasi rapid
test corona menolak.
“Saya rasa sangat wajar ya,
karena pelaksanakan rapid test Covid-19 walaupun dilaksanakan secara massif
bukan massal sesuai dengan penjelasan Gubernur, tetapi pelaksanaanya itu tetap
massal karena mendatangkan warga dari berbagai daerah menuju ke salah satu
titik baik itu di Stadion ataupun gedung, menurut saya itu tetap rentan akan
penyebaran virus”, ujar Irfan kepada terasjabar.co, Kamis
(2/4/2020).
Lebih
lanjut Irfan, mengingatkan kembali kepada Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat untuk tidak memaksakan kebijakan yang tidak diterima oleh warga
masyarakat
“Karena
masyarakat sudah pada tahu bahwa penyebaran virus tersebut dapat segera menular
apabila ada kerumunan manusia terlebih bergerombol. Saya ingatkan Saudara
Gubernur dan pemprov Jabar jangan memaksakan kehendak”, tambah pria yang juga
Ketua DPD Demokrat Jabar ini.
Irfan
mengatakan, dirinya juga mengerti dengan kekhawatiran warga sekitar dengan
adanya rapid test yang mengumpulkan banyak orang.
“Memang
kami tahu bahwa dalam pelaksanananya rapid test ini dilakukan
tidak turun dari mobil, tapi pasti rombongan mobil akan melewati penduduk. Saya
mengerti mereka merasa khawatir dan menolak daerah mereka di jadikan tempat tes
penyakit yang berbahaya dan mematikan itu. Saya juga khawatir nantinya akan
menjadikkan masalah baru yaitu terjadinya bentrok warga dan lainnya”, tutup
Irfan.
Mengakhiri
pembincangan dengan Terasjabar.co, Irfan Suryanagara kembali mengingatkan
Gubenur dan jajaran Pemprov Jabar agar menarik kembali kebijakan yang sangat
rentan dan membahayakan nyawa manusia tersrbut.
“Walaupin
istilahnya diganti menjadi masif, bukan pemeriksaan massal atau apapun
istilahnya, yang namanya mengumpulkan massa itu tetap melanggar katentuan dan
maklumat Kapolri. Itu perlu direnungkan baik-baik oleh saudara Gubernur dan
jajarannya”, pungkas Irfan. (Sumber)
No comments:
Post a comment