BANDUNG - Berbagai tindakan sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa barat guna menekan penyebaran corona virus disease 19 (covid-19). Salah satunya dengan membatasi jam operasional swalayan yang menjual kebutuhan pokok masyarakat.
Anggota
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Toni Setiawan,
SE. menilai, kebijakan tersebut bukan suatu pilihan yang baik. Menurutnya
dengan dibatasinya waktu belanja, justru akan membuat toko semakin ramai,
sehingga upaya social distancing dan physical distancing yang diprogramkan,
menjadi tidak berjalan.
“Menurut
saya pembatasan waktu belanja seperti di supermarket atau swalayan tidak
efektif, karena dengan dibatasi waktu orang-orang yang datang jadi makin ramai,
karena takut tokonya keburu tutup. Akhirnya social distancing jadi tidak
berjalan, karena ada penumpukan atau keramaian di dalam swalayan,” ujar Toni
kepada Terasjabar.co, Rabu (15/4/2020).
Toni
berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menerapkan aturan yang lebih
efisien, sehingga tidak terjadi benturan antar kebijakan yang dibuat. Dia
mencontohkan, ada baiknya swalayan diminta untuk memberikan nomor antrian
kepada masyarakat yang akan berbelanja. Sehingga usaha melaksanakan social
distancing tetap berjalan efektif, sesuai yang diharapkan.
“Harusnya
ada inisiatif dari pemerintah dalam mengatasi hal seperti ini, misalnya toko
memberi kupon kepada masyarakat untuk belanja. Jadi bisa diatur jam dan
jumlahnya. Sehingga tidak ada penumpukan orang di dalam toko. Syaa harap hal
ini bisa ditinjau bisa ditinjau ulang,” ucapnya.
(Sumber)
No comments:
Post a comment