Dinilai Tidak Efektif, Toni Setiawan Minta Pembatasan Jam Operasional Swalayan Ditinjau Ulang

BANDUNG - Berbagai tindakan sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa barat guna menekan penyebaran corona virus disease 19 (covid-19). Salah satunya dengan membatasi jam operasional swalayan yang menjual kebutuhan pokok masyarakat.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Toni Setiawan, SE. menilai, kebijakan tersebut bukan suatu pilihan yang baik. Menurutnya dengan dibatasinya waktu belanja, justru akan membuat toko semakin ramai, sehingga upaya social distancing dan physical distancing yang diprogramkan, menjadi tidak berjalan.

“Menurut saya pembatasan waktu belanja seperti di supermarket atau swalayan tidak efektif, karena dengan dibatasi waktu orang-orang yang datang jadi makin ramai, karena takut tokonya keburu tutup. Akhirnya social distancing jadi tidak berjalan, karena ada penumpukan atau keramaian di dalam swalayan,” ujar Toni kepada Terasjabar.co, Rabu (15/4/2020).

Toni berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menerapkan aturan yang lebih efisien, sehingga tidak terjadi benturan antar kebijakan yang dibuat. Dia mencontohkan, ada baiknya swalayan diminta untuk memberikan nomor antrian kepada masyarakat yang akan berbelanja. Sehingga usaha melaksanakan social distancing tetap berjalan efektif, sesuai  yang diharapkan.

“Harusnya ada inisiatif dari pemerintah dalam mengatasi hal seperti ini, misalnya toko memberi kupon kepada masyarakat untuk belanja. Jadi bisa diatur jam dan jumlahnya. Sehingga tidak ada penumpukan orang di dalam toko. Syaa harap hal ini bisa ditinjau bisa ditinjau ulang,” ucapnya. 

(Sumber)