BANDUNG - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Sugianto Nangolah, menilai langkah yang dilakukan Gubernur Ridwan Kamil dalam menangani Covid-19 di Jawa Barat masih amatiran atau gagap.
“Cara
menangani Covid-19 di Jawa Barat, Ridwan Kamil masih amatir. Seharusnya bisa
profesional, ini kan masalah nyawa. Tak bisa hanya menggunakan sistem
amatiran,” tuturnya saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Bandung, pertengahan
Maret 2020.
Menurut
Sugianto seharusnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki
sistem penanganan dan pencegahan yang sistematis dan masif, serta melibatkan
semua pihak. Mulai dari TNI, Polri terutama RT dan RW.
“Enggak
bisa sesederhana ini. Lihat Korea seperti apa cara penanganan dan
pencegahannya. Jangan sekadar social
distancing. Harus ada program sistematis dan jelas. Apalagi ini
menghadapi virus yang mewabah berkeliaran entah di mana,” tuturnya.
Sugianto
mengkritik beberapa hal. Pertama, Ridwan Kamil kurang sigap dalam menyiapkan rumah sakit
rujukan termasuk ruang isolasi. Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta
orang, dan pasien Covid-19 terus bertambah.
“Bagaimana rumah sakit rujukan?
Saya lihat hanya beberapa yang siap. Bagaimana kalau melonjak terus pasiennya?
Ini penting,” ujarnya.
Kedua, social distancing atau
kebijakan menjaga jarak sosial yang diterapkan sebatas imbauan, belum efektif.
Tentang
perlu atau tidaknya ditempuh kebijakan lockdown atau karantina wilayah,
Sugianto mengatakan kurang baik karena akan ada dampak ekonomi. Lagipula ini
kewenangan pemerintah pusat.
“Memang
beberapa tempat di Jawa Barat sudah ada penutupan dampak social distancing. Cukup
bagus tetapi masih belum bisa mengatasi wabah Covid-19 ini,” katanya.
Ketiga, protokol transportasi
publik yang diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menangani
dan mencegah Covid-19 lebih meluas lagi, ini seperti apa dan bagaimana belum
jelas. Jangan sampai Jawa Barat kecolongan lagi.
“Pintu
masuk orang ke Jabar terbuka, jangan sampai kita kecolongan lagi seperti kasus
di Depok,” katanya.
Keempat,
kurang bagus koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten
serta kota dalam penanganan Covid-19. Masih banyak kabupaten dan kota tak
selaras kebijakannya dengan provinsi.
“Kemarin-kemarin
saya lihat Kang Emil (Ridwan Kamil) hanya teleconference terus selesai. Koordinasi
dengan daerah jalan enggak?Aksinya mana? Kita tak bisa buang waktu,
penyebarannya semakin banyak, nanti seperti Wuhan, China, kalau kita masih
seperti ini,” ujarnya.
Sugianto
juga menyinggung anggaran yang akan digelontorkan untuk penanganan
dan pencegahan Covid-19 di Jawa Barat, cukup besar sampai puluhan miliar rupiah,
harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus diperinci apa saja kebutuhan
masyarakat, harus jelas untuk apa, bukan hanya prediksi.
“Kami
sudah rapat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diwakili Sekda Jabar
membahas anggaran untuk Covid-19. Anggaran cukup besar akan kita gelontorkan.
Saya harap anggaran tersebut betul-betul digunakan untuk kebutuhan warga Jawa
Barat yang tengah menghadapi Covid-19,” ujarnya.
Sugianto
mengimbau masyarakat Jawa Barat proaktif memeriksakan diri apabila ada gejala
Covid-19 atau termasuk orang yang berisiko terpapar Covid-19. “Yang terpenting
saat ini kita berharap kesadaran warga, kalau punya gejala segera melapor,
segera memeriksakan diri, jaga kesehatan, makan makanan sehat."
Sebelumnya,
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan tes
proaktif, dan ternyata dari 230 yang diperiksa 1 positif Covid-19 padahal tidak
menunjukkan gejala. Ridwan Kamil mengatakan yang bersangkutan sedang dirawat di
Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
Tambahan kasus positif
Covid itu membuktikan virus tersebut bisa menginfeksi siapa pun dan bisa tanpa
gejala. “Oleh karena itu, kita harus terus waspada, bukan menunggu harus
bergejala, tetap waspada tapi jangan berlebihan,” kata Ridwan Kamil.
Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat menyiapkan beberapa skenario terburuk apabila di
Jawa Barat, kasus pasien positif Covid-19 melonjak menjadi 100, 500 bahkan
1.000. Semua skenario untuk mengatasi lonjakan tersebut sudah dipersiapkan,
termasuk di dalamnya skema pencegahan, memutus penyebaran Covid-19.
“Kalaupun
terburuk, kita harus sudah siap, dan warga pun harus bisa siap mengikuti dengan
baik. Tapi, mudah-mudahan tidak sampai terjadi,” ujarnya.
Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat juga sudah menerapkan teknologi secara maksimal. Di
antaranya membuat aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19
Jawa Barat) yang saat ini sedang menunggu persetujuan Google. Agar bisa hadir
di App Store sehingga bisa di-download masyarakat
Jawa Barat. Pikobar isinya banyak, berbagai macam informasi tentang Covid-19,
penyebaran dan penangannya.
“Bisa juga untuk alat membantu orang, karena banyak fenomena warga yang ingin
membantu. Membantu menginformasikan rumah sakit rujukan dan lainnya,” ujar
Ridwan Kamil.
Terbaru,
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan rapid test Covid-19
massal di tiga lokasi di Jawa Barat.
(Sumber)
No comments:
Post a comment