Perhatikan Serius, IPP Jabar Paling Bontot!

Thursday, 30 January 2020

BANDUNG
- Komisi V DPRD Jawa Barat menilai Indeks Pembangunam Pemuda (IPP) di Jabar sebagai isu serius untuk diperhatikan. Mengingat, IPP Jabar berada di urutan 34 nasional atau paling bontot disandingkan provinsi lainnya.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengatakan, terkait IPP ini secara substantif akan merefleksikan 5 isu besar yang dihadapi anak-anak muda di Jabar.

"Yakni soal pendidikan, kesehatan dan kesejahtraan, tentang lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi politik dan kepempinan serta masalah gender dan diskrimasi," ujar Asep, Kamis (30/1/2020).

Dia menambahkan, padahal secara normatif target angka IPP Jabar cukup tinggi, yakni 56,61 sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara secara riil pada tahun 2018 masih berada di kisaran 45,50.

Diketahui, urutan pertama untuk IPP ditempati oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 70, disusul oleh Bali dengan nilai 60.

Sedangkan Jabar berada di bawah Papua dengan Indek Pembangunan Pemuda berada pada angka 46,17 dan berada di bawah rata-rata IPP Nasional dengan angka 50,51. Sedikitnya ada 17 provinsi di Indonesia yang IPP-nya berada di bawah IPP Nasional termasuk Jabar.

"Komisi V DPRD Provinsi Jabar tentu amat concern (memperhatikan) dengan isu (IPP) ini," katanya.

Diketahui pihaknya sendiri telah mengumpulkan dinas terkait antara lain dinas pemuda dan olahraga, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) dan dinas kesehatan untuk membahas masalah IPP yang kondisinya jeblok.

Rapat pembahasan soal IPP itu dilakukan pada Senin (27/1/2020) yang dihadiri oleh para pejabat dari berbagai dinas yang berkaitan dengan kepemudaan.

Menurut Asep Wahyu, PR besar Pemprov Jabar  adalah mengenai sinergitas kerja antara dinas yang dinilai belum optimal untuk mendongkrak angka IPP ini. Mengingat, hal tersebut merupakan tanggung jawab dari banyak OPD meskipun yang menjadi leading sector adalah dinas pemuda dan olahraga (Dispora). 

"Melihat dari domain urusannya bukanlah menjadi tanggungjawab di Dispora saja, namun juga terkait dengan bagaimana Disdik, Dinkes, Disnaker dan OPD lainnya pun terlibat secara bersama-sama," ungkap anggota dewan dari fraksi partai Demokrat ini.

Untuk meningkatkan IPP ini juga, menurut dia, perlu segera membuat Rencana Aksi Daerah (RAD). Selain itu, juga melakukan pemetaan peran pada masing-masing OPD disertai dengan penganggaran yang wajar dan proporsional.

"Insya Allah akan menjadi kunci utama awal agar posisi Jabar bisa bergerak menaikan posisi peringkatnya sebagai juru kunci," pungkasnya. 


(Sumber

No comments:

Post a comment