Genjot Optimalisasi BUMD, Komisi III DPRD Jabar Dorong Pembentukan Pansus BUMD

Sunday, 24 November 2019

BANDUNG
- Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat yang menjadi salah satu elemen penting pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, perlu akselerasi peningkatan pada sektor BUMD tersebut. Hal itu di kemukakan anggota Komisi III DPRD Jabar dari Fraksi partai Demokrat, Ir. Irfan Suryanagara, M.Ipol.

Menurut dia, kondisi BUMD di Jawa Barat dinilai tidak sehat. Pasalnya, hanya dua BUMD, salah satunya Bank Jabar Banten (BJB) yang efektif memberikan kontribusi terhadap PAD Jawa Barat sebesar Rp 450 Miliar dari belasan BUMD di Jabar. Di sisi lain, BUMD tersebut seharusnya dapat berkontribusi sebesar 10 persen dari PAD yang dihasilkan saat ini.

“Jika PAD Jabar sebesar Rp. 23 Triliun, seharusnya masing-masing BUMD dapat menghasilkan sebesar Rp. 2 Triliun,” ujar Irfan di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Sabtu (23/11/2019).

Pria kelahiran Pandeglang 52 tahun silam itu melanjutkan, keberadaan BUMD lainnya yang cenderung membebani APBD Jawa Barat dengan berbagai persoalan dari pembayaran hutang hingga penyertaan modal.

Dengan demikian, kondisi itu mengharuskan penyegaran dalam tubuh masing-masing BUMD yang tidak efektif. Penyegaran itu dapat berupa penggabungan maupun pengurangan anak perusahaan. Pasalnya, secara umum, permasalahan yang dihadapi BUMD lantaran kurang mengetahui tujuan dari awal BUMD tersebut bergerak di bidang bisnis apa.

“Padahal, sektor bisnisnya kan bagus-bagus dan sangat strategis, ada perhotelan, sumber daya air dan lainnya. Tetapi menjadi tidak sehat karena pengelolaannya yang kurang baik,” katanya.

Kenapa demikian, kata dia, pengelolaannya yang tidak baik ini menjadi sorortan penting yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Karena PAD provinsi ini didominasi dari pajak kendaraan, sehingga jika tidak benar-benar disoroti pendapatannya akan menurun. Hal itu tentu berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

“Manajemen perusahaan ini yang menjadi kunci penting dalam memajukan sebuah perusahaan,” ucapnya.

Di singgung soal langkah kongkrit pemulihan BUMD tersebut, politisi dari Partai Demokrat ini menyebutkan perlu menempatkan orang yang tepat untuk menempati posisi pemimpin di BUMD tersebut. Tentu saja dengan kualifikasi dan kriteria yang mumpuni untuk mengisi jabatan strategis tersebut.

“Sehingga penempatan pucuk pemimpin perusahaan BUMD harus memiliki jiwa enterpreuneur, usaha yang kuat serta bertanggung jawab terhadap pekerjaanya, jika tidak maka yang ada hanya akan membawa kerugian bagi BUMD,” tutur Irfan.

Pria berkacamata ini menegaskan, dalam waktu dekat ini, tepatnya pada awal tahun 2020, dewan mendorong dalam rangka upaya meningkatkan BUMD di Jabar agar dibentuk Panitia Khusus (pansus) BUMD yang dibahas secara komisional yang diharapkan dapat melakukan pendalaman dengan isu BUMD tersebut.

“Seperti yang pernah dilakukan pada 2010 lalu, penyegaran BUMD ini berdampak positif terhadap PAD Jawa Barat, langkah ini akan kita coba lagi sebagai upaya pemulihan BUMD di Jabar,” ucapnya.

Pria kelahiran 20 Agustus 1967 ini melanjutkan, perbaikan BUMD dinilainya sangat penting karena selama ini ada beberapa BUMD yang memang kurang memberikan manfaaat kepada PAD Jabar meskipun bukan berarti yang paling urgent.

Tetapi setidaknya, dengan dilakukan perbaikan kinerja BUMD hal ini akan menjadi suplemen bagi PAD Jawa Barat. Dan dampaknya tentu kepada percepatan pembangunan di Jabar.

“Dengan meningkatnya PAD Jabar, tentu akan mengurangi ketergantungan Pemerintah Jawa Barat pada Pemerintah Pusat. Sebab, selama ini Pemda Jabar masih bergantung dengan APBN melalui Dana Alokasi Khusus yang nilainya cukup besar,” pungkasnya. (Teras Jabar) 

No comments:

Post a Comment