Pengajuan Bantuan Keuangan Provinsi Harus Jeli, Teliti, dan Bottom-Up

Thursday, 19 September 2019


BOGOR
 - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya meminta Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Bogor jeli dalam mengajukan proposal bantuan keuangan provinsi, baik itu ke Pemprov Jawa Barat maupun Pemprov DKI Jakarta.


Politisi Partai Demokrat ini berharap dengan kejelian TAPD Kabupaten Bogor, maka tidak ada lagi  kejadian proyek pembangunan yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat yang dobel anggaran seperti yang terjadi di proyek pembangunan atau revitalisasi Setu Ciriung Citata, Cibinong.


"Dengan terjadinya dobel anggaran di proyek pembangunan atau revitalisasi Setu Ciriung Citata, Cibinong, harus menjadi pembelajaran karena dana sebesar Rp15 miliar akhirnya dikembalikan ke Pemprov Jawa Barat. Sementara itu di saat yang sama pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sudah menganggarkan Rp10 miliar untuk membangun Setu yang berada di Kelurahan Cirimekar tersebut," ucap Asep kepada Inilah, Kamis (19/9/2019).

Aktivis mahasiswa 98 ini juga menambahkan agar TAPD Kabupaten Bogor ke depan lebih teliti melihat rencana kerja yang diajukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

TAPD Kabupaten Bogor termasuk badan anggaran (Banggar) harus lebih teliti dan jeli melihat rencana kerja yang diajukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan OPD-nya karena proyek revitalisasi Setu Ciriung Citata itu kan hasil usulan Pemprov Jawa Barat.

Ke depan pemberian bantuan keuangan  tidak boleh lagi top-down tetapi harus bottom-up dan  harus berbasis kebutuhan terpenting masyarakat Kabupaten Bogor dan sesuai wewenang pemerintah daerah baik tingkat II maupun tingkat I," tambahnya.

Asep menuturkan agar Pemkab Bogor tidak 'terhipnotis' oleh gagasan-gagasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang katanya mau ngabret hingga berdampak kita kurang jeli untuk membahasnya dengan detail.

Risiko seperti sekarang yang kita hadapi, bayangkan saja kira-kira berapa ratus miliar rupiah anggaran pembangunan untuk rakyat ini yang tidak bisa terserap karena ketidaktahuan proyek revitalisasi setu itu merupakan tanggung jawab BBWS KemenPU-Pera.

"Keinginan alam bawah sadar untuk semata-mata mencari pencitraan buang jauh-jauh dulu karena melakukan akselerasi pembangunan bukan di situ tempatnya. Tapi, bagaimana spirit inovasi dan kolaborasi itu ditempatkan secara proporsional dan wajar sesuai batas-batas kewenangan yang telah diatur undang-undang," tutur Asep.

Terpisah, Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati menjelaskan untuk pembangunan atau revitalisasi Setu Ciriung Citata, Cibinong, merupakan usulan atau saran dari Pemprov Jawa Barat dan bukannya dari Pemkab Bogor.

"Proyek revitalisasi Setu Ciriung Citata, Cibinong, bukan usulan Pemkab Bogor tetapi usulan atau saran dari Pemprov Jawa Barat, ke depan untuk setu akan kami konsultasikan ke BBWS Kemen PUPR," jelas Syarifah usai rapat pembahasan usulan bantuan keuangan provinsi untuk tahun 2021 di Ruang Rapat Bupati Bogor di Cibinong.

Ia memaparkan pihaknya akan mengajukan proposal bantuan keuangan provinsi baik ke Pemprov Barat dan Pemprov DKI Jakarta secara tepat agar masyarakat Kabupaten Bogor maksimal dalam mendapatkan bantuan keuangan tersebut.

"Tahun ini Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan keuangan provinsi dari Pemprov DKI Jakarta hanya Rp 7 miliar sementara kota Bekasi bisa mendapatkan Rp800 miliar, dengan program reboisasi dan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung kami harap mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI sebesar ratusan miliar rupiah," paparnya.

Burhanudin, selaku Sekda dan juga Ketua TAPD Kabupaten Bogor, melanjutkan selain akan memaksimalkan bantuan keuangan provinsi, jajarannya juga akan memaksimalkan bantuan Dana Alokasi Keuangan (DAK) dari pemerintah pusat.

"Hari ini kami mengevaluasi kenapa bantuan keuangan yang kita dapatkan kecil jika dibandingkan daerah lain padahal jumlah masyarakat kita lebih banyak, sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II kita tidak banyak. Kami akan menyesuaikan program kerja dengan Pemprov Jawa Barat, DKI Jakarta maupun pemerintah pusat. Untuk memaksimalkan lobi-lobi tersebut, Bupati Bogor dan Wakilnya siap menjadi ketua tim lobi bantuan keuangan," lanjut Burhanudin. (inilah)

No comments:

Post a Comment