Monday, 12 July 2021

 


BOGOR – Atas nama pentingnya kolaborasi dalam penanganan wabah Covid-19, pemerintah pusat akhirnya membagi urusan besar ini kepada semua unsur di bawahnya.

Pemerintah desa, kelurahan bersama seluruh Satgasnya hingga ke RW dan RT, saat ini telah dijadikan pasukan garis depan.

Mereka bertugas untuk melakukan tracing dan pendataan, termasuk mengirimkan bantuan pangan kepada warganya yang terpapar Covid-19. Selain itu, melakukan pemulasaran jenazah saat ada yang meninggal karena Covid-19 di desanya.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya saat membagikan APD lengkap mulai dari hazmat, masker medis dan masker kain serta faceshield ke beberapa desa di Kecamatan Ciampea, Cibungbulang dan Pamijahan Kabupaten Bogor.

“Kasihan aparat dan Satgas pemerintah desa kita yang harus berhadapan dengan warga yang terpapar Covid-19 apalagi kalau warganya terpapar oleh varian virus Delta mereka berpotensi tertular jika pemantauannya dilakukan dengan tanpa menggunakan APD,” jelas Kang AW (sapaan akrab,red).



Lebih lanjut kang AW mengatakan, semua beban pekerjaan pemerintah desa yang penuh resiko tersebut merupakan konsekuensi dari keengganan pemerintah pusat untuk menerapkan istilah karantina kesehatan atau lockdown.

“Akibatnya, jangankan memberikan bantuan kepada warga secara keseluruhan, pemerintah daerah dan pemerintah desa yang tingkat kemampuannya terbatas pun jadi keteteran,” tegasnya.

Kang AW menjelaskan, apabila diberlakukan karantina, maka semua pasti akan diam di rumah, karena seluruh warga negara yang terkarantina, baik terpapar Covid-19 ataupun tidak bahkan termasuk hewan ternaknya sekalipun, akan diberikan bantuan.

“Regulasinya kan begitu, ujarnya. Tapi, kalau yang diberlakukannya masih seperti sekarang, mau bagaimana lagi?,” pungkasnya. 

Sumber: Radar Bogor (11/7/2021)

No comments:

Post a Comment