Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jabar: Warga Jabar tak Butuh Impor Beras

Thursday, 18 March 2021

 

BANDUNG - Rencana pemerintah melakukan impor beras terus menuai kritikan.


Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat (Jabar) Asep wahyuwijaya mengatakan, komitmen pemerintah melakukan impor beras setidaknya harus mempertimbangkan alasan yang sangat mendesak.


Begitu juga dengan perhitungan yang harus dilakukan secara akumulatif, terukur dan presisi.


“Petani beras di Jabar sendiri kan kalo kita dengar dan baca diperkirakan justru akan mengalami surplus 320 rib ton lebih jika dibandingikan kebutuhan konsumsinya,” kata Asep Wahyuwijaya kepada Bocimiupdate, Kamis 18 Maret 2021.


Artinya, kata pria yang akrab disapa kang AW ini, akan ada sumbangan beras dari hasil petani di Jabar untuk kebutuhan nasional.


Hal inilah yang kemudian bisa dijadikan tolok ukur untuk menghitung hitung bagaimana hasil panen beras di daerah lainnya, surplus atau defisit.


“Jadi, jangan sampai impor beras dilakukan arahnya justru akan menghancurkan petani sendiri,” kata kang AW.


Kang AW juga memperingatkan jangan sampai beras impor itu nantinya didistribusikan dan dijual ke masyarakat Jabar.


“Petani di Jabar bisa kena hantaman bertubi-tubi. Prinsipnya, kalau petani Jabar sendiri sudah melimpah hasil panennya, maka warga di Jabar pun dipastikan tak butuh impor beras,” ucap Kang AW.


Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meminta pemerintah menunda rencana impor beras.


Permintaan ini disampaikan Ridwan kamil sebagai upaya pencegahan turunnya harga beras lokal di pasaran.


Menurut Kang Emil (sapaan Ridwan kamil), impor beras malah akan membuat harga beras lokal turun dan mengancam kesejahteraan petani, terlebih dalam waktu dekat akan ada panen raya.


"Usul Jabar ke pemerintah pusat lebih baik menunda impor beras," kata Emil, sapaan Ridwan Kamil usai menyerap aspirasi perwakilan petani di 27 kabupaten/kota secara virtual di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 17 maret 2021.


Menurut Kang Emil, pemerintah sah-sah saja mengimpor beras dari luar negeri. Namun, itu dilakukan ketika beras dalam negeri defisit.


Sementara, di Indonesia saat ini ketersediaan beras masih mencukupi bahkan melimpah, termasuk di Jawa Barat.


"Kalau posisinya kita krisis beras, saya kira impor masuk akal, tapi kami surplus," tutur ucap Emil seperti dikutip dari Antara.


Emil menegaskan, dirinya tidak mau kebijakan impor beras mengancam para petani. Maka dari itu diperlukan manajemen waktu yang lebih matang terkait impor beras.


Emil bahkan mengajukan solusi dimana pemerintah bisa membeli beras dari petani yang ada di Jawa Barat untuk memenuhi pasokan.


“Ini sudah berlebih banyak sekali. Jadi dari pada impor beras mending beli beras Jabar yang melimpah," kata Emil.


Sumber: Bocimi Update (18/3/2021)

No comments:

Post a Comment