BANDUNG - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Ir. Irfan Suryanagara, M.IPol. mengatakan, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan masyarakat miskin baru akibat pertumbuhan ekonomi yang kecil terjadi penduduk miskin.
“Kita sepakat bahwa akibat pademi Covid-19, maka terjadi
masyarakat miskin baru, akibat pertumbuhan ekonomi yang kecil terjadi penduduk
miskin”, kata Irfan kepada Terasjabar.co, Selasa (7/7/2020).
Lebih lanjut Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini mengatakan
penduduk miskin pasti mencari pendidikan/sekolah yang murah yang sebagian besar
ada di sekolah negeri, sementara ruang kelas di sekolah negeri sangat terbatas.
“Penduduk miskin pasti mencari pendidikan (sekolah) yang murah,
dan yang murah ada di sekolah negeri (sebagian besar) yang jumlah kelasnya
masih terbatas. Dengan aturan yang ada, sekolah negeri pembiayaannya sebagian
di subsidi oleh pemerintah”, papar Irfan.
Oleh karena itu, Irfan menyarankan agar jumlah kelas di sekolah
negeri harus ditambah sehingga siswa yang diterima di sekolah negeri semakin
bertambah.
“Oleh sebab itu untuk menerima siswa yang makimal kami sarankan
ruangan kelas di tambah sesuai aturan, satu tingkatan 12 kelas, jadi SMA/SMK
yang masih 10 kelas untuk menambah klasnya, sehingga siswa yang diterima di
SMA/SMA Negeri bertambah”, jelasnya,
Selain itu Irfan juga menilai, slogan SPP gratis yang di
keluarkan pemerintah memberatkan sekolah secara operasional karena sekolah
harus kekurangan dari subsidi.
“Juga dengan biaya pendidikan, SPP/iuran bulanan, yang selama
ini di subsidi dengan slogan politik penguasa “SPP gratis”, ini menambah beban
sekolah, contoh di SMAN 2 Depok, selama ini SPPnya dengan biaya Rp.
225.000,-/bulan, lalu dengan slogan politik “SPP gratis”, pemerintah hanya bisa
membiayai SPP Rp. 145.000,-/bulan, maka kekurangan yang ada Rp. 80
.000,-/bulan/siswa”, terang Irfan.
Kekurangan tersebut kata Irfan harus ditanggulangi sekolah
dengan mengurangi program pendidikan yang ada akibat fantasi politik
penguasa yang ingin mendapat stigma pemerintah yang menggratiskan SPP.
“Hal ini harus sekolah tanggulangi dengan mengurangi program
pendidikan yang ada, ini akibat fantasi politik penguasa yang ingin mendapat
stigma pemerintah yang menggratiskan SPP, padahal ini sebuah subsidi”, pungkas
legislator dari daerah pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi ini.
Sumber: Terasjabar (7/7/2020)
No comments:
Post a Comment