BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok, Ir. Irfan Suryanagara, M.Ipol. mengatakan ada 3 langkah yang harus dilaksanakan pemerintah dalam menghadapi wabah Covid-19.
“Dalam menghadapi wabah covid 19 ini, ada 3 tindakan yang harus
pemerintah laksanakan yaitu pertama mitigasi kesehatan. kedua pemenuhan
kebutuhan jejaring pengaman sosial, dan ketiga pemulihan ekonomi”, kata Irfan
Suryanagara kepada Terasjabar.co, Senin (11/5/2020).
Irfan menilai dari dalam ketiga langkah tersebut, dirinya
menyoroti masalah pemenuhan jejaring pengaman sosial yang dinilainya masih
bermasalah.
“Untuk point pertama tentang mitigasi kesehatan, nampak
pemerintah bekerja cukup baik. Tetapi memasuki point kedua yaitu tentang pemenuhan
kebutuhan jejaring pengaman sosial, nampak mulai terjadi kemelut, apakah ini
salah sasaran atau data yang salah?”, tanya Irfan.
Setelah melihat dan mengavaluasi di daerah pemilihannya (Kota
Bekasi dan Kota Depok), Irfan mengatakan pemiskinan akibat Covid-19 ini
luar biasa dan di luar dugaan.
“Setelah saya melihat dan mengevaluasi di daerah utamanya dapil
saya Kota Bekasi dan Kota Depok, saya melihat sesungguhnya bukan salah sasaran
tetapi pemiskinan akibat covid 19 ini luar biasa dan di luar dugaan. Saya ambil
contoh di daerah kampung halaman saya, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi
Barat, Kota Bekasi dimana daerah ini bebatasan langsung dengan DKI dengan
jumlah penduduknya 54 ribu (berkisar 14 ribu KK), sebelum covid 19 ada 2500 KK
yang mendapat bantuan pemerintah pusat karena hidup di dalam kemiskinan, data
ini diambil dari data tahun 2010 dan sedikit modifikasi. Tahun 2020 ini di
perifikasi oleh RT/RW dan kelurahan, maka terjadi pemapatan menjadi sekitar
1900 KK, lalu masyarakat miskin akibat covid 19 diluar penerima bantuan dari
pemerintah pusat, ketika RT/RW diminta mendata muncul angka 7000 KK di
kelurahan tersebut artinya ada 50% penduduk yang menjadi miskin karena covid
19, jadi ada 8900 KK yang miskin di Kelurahan Bintara”, jelas anggota Fraksi
Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut Irfan menjelaskan, jumlah bantuan yang bisa
ditanggulangi tidak bisa mengcover semua masyarakat terdampak, hal inilah yang
menurut Irfan merupakan sumber kemelut.
“Jumlah bantuan yang bisa di tanggulangi 1900 KK dari pemerintah
pusat dan 1750 KK dari Pemprov plus kota, jadi total masyarakat yang bisa
ditolong pemerintah baik pusat dan daerah 3650 KK (41%) dari 8900 KK yang di
daftar RT/RW, artinya ada 5250 KK yang tidak menerima bantuan (59%). Hal inilah
sesungguhnya salah satu sumber kemelut, setelah mengetahui lonjakan data yang
ada, RT/RW diminta untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada, ini yang membuat
mereka gundah akhirnya tugas itu di limpahkan ke kelurahan dan ternyata mereka
juga merasakan yang sama, karena kelurahan organ pemerintah yang bersentuhan
langsung dan dekat dengan masyarakat bahkan bisa di bilang sangat tahu kondisi
rakyatnya. Kemudian dengan terpaksa mereka mengikuti intruksi atasan dengan
bahasa keren memperivikasi data, muncul lahangka 3900 KK (44%), angka ini pun
masih menyisakan 2150 KK yang tidak mendapatkan bantuan dari sistem yang ada.
Ada dua timbul masalah, untuk Pemda bagaimana mencari solusi penangulangan yang
2150 KK dan angka 1750 KK tanggung jawab pPmda terasa berat, melihat anggaran
dari pusat ke daerah berkurang dan PAD juga berkurang”, papar anggota Komisi
III DPRD Jabar ini.
Dirinya berharap Pemerintah Daerah harus jujur ke Pemerintah
Pusat tentang hal ini, untuk kemudian bisa ditanggulangi.
“Saya paham terkadang rasa tanggung jawab kita, sebagai
Pemerintahan Daerah ingin menyelesaikan masalah ini, atau mungkin mempunyai
cita-cita menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah ini, tetapi dari
hitungan yang ada kita harus jujur dalam hal keterbatasan kemampuan kita karena
ini masalah hidup masyarakat kita, rakyat Jabar, rakyat NKRI”, tegas Irfan.
Menurutnya, selain efisiensi solusinya adalah jujur dengan data
yang ada, dan jujur dengan keterbatasan yang ada.
“Salah satu solusi selain efisiensi adalah jujur dengan data
yang ada, kasihan masyarakat, kasihan RT/RW dan kelurahan/desa, mereka terkena
beban. Mari kita jujur dan sampaikan ke pemerintah pusat bahwa kita (Pemda)
mempunyai keterbatasan, Insha Allah pemerintah pusat mampu menanggulangi yang
kita tidak mampu untuk berbuat”, pungkas Irfan. (Sumber)
No comments:
Post a Comment