Soal Penanganan Wabah Covid-19, Irfan Suryanagara Minta Pemda Jujur ke Pemerintah Pusat Soal Keterbatasan

Tuesday, 12 May 2020

BANDUNG
- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok, Ir. Irfan Suryanagara, M.Ipol. mengatakan ada 3 langkah yang harus dilaksanakan pemerintah dalam menghadapi wabah Covid-19.
“Dalam menghadapi wabah covid 19 ini, ada 3 tindakan yang harus pemerintah laksanakan yaitu pertama mitigasi kesehatan. kedua pemenuhan kebutuhan jejaring pengaman sosial, dan ketiga pemulihan ekonomi”, kata Irfan Suryanagara kepada Terasjabar.co, Senin (11/5/2020).
Irfan menilai dari dalam ketiga langkah tersebut, dirinya menyoroti masalah pemenuhan jejaring pengaman sosial yang dinilainya masih bermasalah.
“Untuk point pertama tentang mitigasi kesehatan, nampak pemerintah bekerja cukup baik. Tetapi memasuki point kedua yaitu tentang pemenuhan kebutuhan jejaring pengaman sosial, nampak mulai terjadi kemelut, apakah ini salah sasaran atau data yang salah?”, tanya Irfan.
Setelah melihat dan mengavaluasi di daerah pemilihannya (Kota Bekasi dan Kota Depok), Irfan mengatakan pemiskinan akibat Covid-19 ini luar biasa dan di luar dugaan.
“Setelah saya melihat dan mengevaluasi di daerah utamanya dapil saya Kota Bekasi dan Kota Depok, saya melihat sesungguhnya bukan salah sasaran tetapi pemiskinan akibat covid 19 ini luar biasa dan di luar dugaan. Saya ambil contoh di daerah kampung halaman saya, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dimana daerah ini bebatasan langsung dengan DKI dengan jumlah penduduknya 54 ribu (berkisar 14 ribu KK), sebelum covid 19 ada 2500 KK yang mendapat bantuan pemerintah pusat karena hidup di dalam kemiskinan, data ini diambil dari data tahun 2010 dan sedikit modifikasi. Tahun 2020 ini di perifikasi oleh RT/RW dan kelurahan, maka terjadi pemapatan menjadi sekitar 1900 KK, lalu masyarakat miskin akibat covid 19 diluar penerima bantuan dari pemerintah pusat, ketika RT/RW diminta mendata muncul angka 7000 KK di kelurahan tersebut artinya ada 50% penduduk yang menjadi miskin karena covid 19, jadi ada 8900 KK yang miskin di Kelurahan Bintara”, jelas anggota Fraksi Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut Irfan menjelaskan, jumlah bantuan yang bisa ditanggulangi tidak bisa mengcover semua masyarakat terdampak, hal inilah yang menurut Irfan merupakan sumber kemelut.
“Jumlah bantuan yang bisa di tanggulangi 1900 KK dari pemerintah pusat dan 1750 KK dari Pemprov plus kota, jadi total masyarakat yang bisa ditolong pemerintah baik pusat dan daerah 3650 KK (41%) dari 8900 KK yang di daftar RT/RW, artinya ada 5250 KK yang tidak menerima bantuan (59%). Hal inilah sesungguhnya salah satu sumber kemelut, setelah mengetahui lonjakan data yang ada, RT/RW diminta untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada, ini yang membuat mereka gundah akhirnya tugas itu di limpahkan ke kelurahan dan ternyata mereka juga merasakan yang sama, karena kelurahan organ pemerintah yang bersentuhan langsung dan dekat dengan masyarakat bahkan bisa di bilang sangat tahu kondisi rakyatnya. Kemudian dengan terpaksa mereka mengikuti intruksi atasan dengan bahasa keren memperivikasi data, muncul lahangka 3900 KK (44%), angka ini pun masih menyisakan 2150 KK yang tidak mendapatkan bantuan dari sistem yang ada. Ada dua timbul masalah, untuk Pemda bagaimana mencari solusi penangulangan yang 2150 KK dan angka 1750 KK tanggung jawab pPmda terasa berat, melihat anggaran dari pusat ke daerah berkurang dan PAD juga berkurang”, papar anggota Komisi III DPRD Jabar ini.
Dirinya berharap Pemerintah Daerah harus jujur ke Pemerintah Pusat tentang hal ini, untuk kemudian bisa ditanggulangi.
“Saya paham terkadang rasa tanggung jawab kita, sebagai Pemerintahan Daerah ingin menyelesaikan masalah ini, atau mungkin mempunyai cita-cita menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah ini, tetapi dari hitungan yang ada kita harus jujur dalam hal keterbatasan kemampuan kita karena ini masalah hidup masyarakat kita, rakyat Jabar, rakyat NKRI”, tegas Irfan.
Menurutnya, selain efisiensi solusinya adalah jujur dengan data yang ada, dan jujur dengan keterbatasan yang ada.
“Salah satu solusi selain efisiensi adalah jujur dengan data yang ada, kasihan masyarakat, kasihan RT/RW dan kelurahan/desa, mereka terkena beban. Mari kita jujur dan sampaikan ke pemerintah pusat bahwa kita (Pemda) mempunyai keterbatasan, Insha Allah pemerintah pusat mampu menanggulangi yang kita tidak mampu untuk berbuat”, pungkas Irfan. (Sumber)

No comments:

Post a comment