Sanksi Kemenkeu Penundaan Pencairan DAU Jawa Barat

Tuesday, 12 May 2020

BANDUNG
 - Laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 tidak lengkap dan tidak benar serta tidak disesuaikan dengan kemampuan, juga tidak memperhitungkan kondisi perkembangan penyebaran virus corona baru (Covid-19) di daerah. Akibatnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diberikan sanksi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa penundaan pencairan 35% Dana Alokasi Umum (DAU) untuk refocusing Covid-19.

“Iya benar. Ada sanksi dari Kemenkeu, penundaan pencairan pencairan 35% Dana Alokasi Umum (DAU) untuk refocusing Covid-19,” tutur Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dari Partai Demokrat, Irfan Suryanegara, dalam keterangan tertulis di Bandung, Minggu, 10 Mei 2020.

Sanksi tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, menurut Irfan, berdasarkan surat keputusan 29 April 2020 No.10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah. Dalam hal ini bagi Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun 2020 yakni berupa laporan perubahan APBD.

 1. Gubernur Ridwan Kamil Sudah Diingatkan  
“Bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bisa mengajukan syarat perubahan APBD? Apabila Perda APBD Perubahan-nya hingga saat ini tidak ada,” kata Irfan.

Padahal, sebelumnya masih menurut Irfan, pihaknya berkali-kali mengingatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas hal tersebut, termasuk dalam rapat paripurna. Tapi, ironisnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak mengindahkan peringatan tersebut. “Saya sudah ingatkan gubernur berkali-kali, termasuk dalam rapat paripurna. Sekarang kan faktanya kita di sanksi, ini tentu tidak kita harapkan,” kata dia.

Irfan pun berharap pasca disanksi Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat segera memperbaiki dan melengkapi realokasi anggaran sebagaimana yang diminta Kementerian Keuangan. Sehingga, sanksi berupa penundaan DAU sebesar 35% bisa diakhiri.

Dihubungi secara terpisah, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melalui Humas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tidak merespon saat Tagar meminta tanggapan atas sanksi tersebut sampai berita ini dibuat.

2. Daerah-daerah yang Kena Sanksi Kementerian Keuangan
Sebagaimana diketahui berdasarkan dalam surat keputusan Kementerian Keuangan RI No.10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD Tahun 2020, selain Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang kena sanksi Kementerian Keuangan juga beberapa daerah di Jawa Barat, yaitu:
1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kabupaten Bekasi
3. Kabupaten Bogor
4. Kabupaten Ciamis
5. Kabupaten Cianjur
6. Kabupaten Cirebon
7. Kabupaten Garut
8. Kabupaten Indramayu
9. Kabupaten Karawang
10. Kabupaten Majalengka
11. Kabupaten Kuningan
12. Kabupaten Purwakarta
13. Kabupaten Sukabumi
14. Kabupaten Sumedang
15. Kabupaten Tasikmalaya
16. Kota Bogor
17. Kota Cirebon
18. Kota Sukabumi
19. Kota Tasikmalaya
20. Kota Cimahi 

No comments:

Post a comment