BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta memperbarui data keluarga penerima manfaat bantuan sosial terdampak Covid-19 agar penyaluran bantuan sosial bisa berjalan lancar dan tidak menciptakan kecemburuan sosial di masyarakat.
“Transparansi mengenai data penerima bantuan sosial
Pandemi Covid-19, termasuk BPNT (bantuan pangan nontunai)/program sembako
diharapkan dapat membantu proses penyaluran bantuan dari supply-side dan
demand-side,” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai
Demokrat Drs. Toni Setiawan, Selasa (12/5/2020).
Menurutnya, dari sisi supply, adanya data yang
komprehensif dapat membantu pemerintah mengalokasikan bantuan dengan
sistematis.
“Selain itu, tidak menutup kemungkinan untuk
mendorong pemerintah berkolaborasi dengan elemen masyarakat yang juga bahu-membahu
meringankan beban mereka yang terdampak dengan melakukan donasi dan aksi
solidaritas”, tambahnya.
Toni menyebut, jika gerakan sosial masyarakat tersebut dapat
terintegrasi dengan data pemerintah tentu akan memberikan dampak yang lebih
besar bagi masyarakat.
“Jika gerakan sosial masyarakat tersebut dapat terintegrasi
dengan data pemerintah tentu akan memberikan dampak yang lebih besar bagi
masyarakat”, terangnya.
Sedangkan untuk sisi demand, data yang terhimpun dapat membantu
memberikan gambaran daerah mana saja yang perlu mendapat perhatian ekstra dalam
proses penyaluran bantuan.
“Selain transparansi data, pemerintah pusat dan daerah juga
perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kriteria penerima bantuan sehingga
mereka yang menerima memang mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan,”
pungkasnya. (Sumber)
No comments:
Post a Comment