Legislator Ini Minta Pemprov Jabar Segera Perbarui Data Penerima Bansos Masyarakat Terdampak Covid-19

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta memperbarui data keluarga penerima manfaat bantuan sosial terdampak Covid-19 agar penyaluran bantuan sosial bisa berjalan lancar dan tidak menciptakan kecemburuan sosial di masyarakat.

“Transparansi mengenai data penerima bantuan sosial Pandemi Covid-19, termasuk BPNT (bantuan pangan nontunai)/program sembako diharapkan dapat membantu proses penyaluran bantuan dari supply-side dan demand-side,” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Drs. Toni Setiawan, Selasa (12/5/2020).

Menurutnya, dari sisi supply, adanya data yang komprehensif dapat membantu pemerintah mengalokasikan bantuan dengan sistematis.

“Selain itu, tidak menutup kemungkinan untuk mendorong pemerintah berkolaborasi dengan elemen masyarakat yang juga bahu-membahu meringankan beban mereka yang terdampak dengan melakukan donasi dan aksi solidaritas”, tambahnya.

Toni menyebut, jika gerakan sosial masyarakat tersebut dapat terintegrasi dengan data pemerintah tentu akan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

“Jika gerakan sosial masyarakat tersebut dapat terintegrasi dengan data pemerintah tentu akan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat”, terangnya.

Sedangkan untuk sisi demand, data yang terhimpun dapat membantu memberikan gambaran daerah mana saja yang perlu mendapat perhatian ekstra dalam proses penyaluran bantuan.

“Selain transparansi data, pemerintah pusat dan daerah juga perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kriteria penerima bantuan sehingga mereka yang menerima memang mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan,” pungkasnya. (Sumber)