Irfan Suryanagara: Perpu No. 1 Tahun 2020 Telah Mematikan Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan

BANDUNG – Anggota DPRD Povinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Ir. Irfan Suryanagara, M.IPol. mengatakan Perpu No 1 tahun 2020 telah menciderai hak-hak konstitusional rakyat Indonesia dan telah menggeser Indonesia dari Negara Hukum (Recthstaat) menjadi Negara Kekuasaan (Macthstaat).

“Perpu No 1 tahun 2020 telah menciderai hak-hak konstitusional rakyat Indonesia dan telah menggeser Indonesia dari Negara Hukum (Recthstaat) menjadi Negara Kekuasaan (Macthstaat)”, kata Irfan kepada Terasjabar.co, Rabu (6/5/2020).

Lebih lanjut Irfan mengatakan, hal tersebut didasarkan pada hilangnya hak-hak masyarakat yang diwakili oleh Anggota DPR-RI maupun DPRD untuk melakukan social control terhadap seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah yang didasarkan pada Perpu No 1 tahun 2020.

“Sebab berdasarkan pasal 27 ayat (3) Perpu No 1 tahun 2020 kebijakan tersebut tidak dapat di gugat di peradilan tata usaha negara. Pasal 27 ayat (3) tersebut secara jelas dan nyata telah mematikan fungsi kekuasan yudikatif sebagai lembaga yang memiliki fungsi memeriksa dan mengadili suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang”, jelasnya.

Irfan juga memandang bahwa Perpu No 1 tahun 2020 sangat berpotensi membuka ruang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

“Perpu No 1 tahun 2020 sangat berpotensi membuka ruang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada pasal 27 ayat (1) Perpu No 1 tahun 2020 yang mengatur bahwa segala biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, atau KSSK dalam pelaksanaan kebijakan pendapatan negara dan yang lainnya merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan ekonomi dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Pasal ini merupakan imunitas bagi Pemerintah sehingga memberikan ruang terbuka bagi oknum pejabat Pemerintah yang hendak memanfaatkan situasi ditengah pandemic ini, sebab biaya negara yang dikeluarkan dan digunakan oleh Pemerintah berdasarkan Perpu ini tidak dapat dinilai sebagai kerugian negara. Maka sekalipun nanti ditemukan kasus Tindak Pidana Korupsi, mereka akan bebas dengan dalih tidak terbukti adanya kerugian negara atau perekonomian negara atas perbuatannya. Perpu No. 1 tahun 2020 ini terlalu banyak mengatur persoalan ekonomi, dan tidak menjadikan keselamatan hidup rakyat sebagai kebijakan prioritas. Apalagi kebijakan-kebijakan ekonomi itu bertumpu pada pasal 2 sebagai kebijakan fundamental dalam Perpu tersebut, sehingga kami sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang memiliki Hak Anggaran dan Hak Pengawasan/Kontroling. Saya memandang Perpu ini akan membawa Negara Indonesia kejurang hutang yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhirnya hutang itu akan selamanya menjadi beban rakyat melalui pajak, maka setelah bangsa kita melalui pandemic covid-19 sangat mungkin rakyat akan jatuh pada bencana berikutnya yaitu bencana kenaikan nilai pajak”, tegas Irfan.

Irfan juga memandang bahwa Perpu No 1 tahun 2020 saat ini berada dalam Status quo sebab keberadaannya telah dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

“Sehubungan dengan hal tersebut saya memandang bahwa Perpu No 1 tahun 2020 saat ini berada dalam Status quo sebab keberadaannya telah dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu saya mendesak Pemerintah untuk tidak menjadikan Perpu No 1 tahun 2020 sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan, sampai adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, pungkas Irfan. (Sumber)