Hikmah Covid-19, Zulkifly Chaniago: Momentum Baik Untuk Memperbaiki Data Penduduk Yang Selama Ini Carut Marut

SUMEDANG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat H. Zulkifly Chainago, BE. didampingi Ketua DPC Partai Demokrat di Kabupaten Sumedang H. Otong Dartum GN, SE. turun ke Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19.

“Dengan diberlakukannya PSBB tingkat provinsi di Jawa Barat, saya sebagai Wakil Rakyat yang mewakili masyarakat Kabupaten Subang, Majalengka dan Sumedang, berkewajiban untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya Covid-19 apabila tidak mematuhi aturan prokoler yang telah ditentukan pemerintah”, kata Zulkifly didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang H. Otong Dartum GN, SE. saat melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Pasangrahan.

Lebih lanjut Zulkifly mengatakan, dirinya juga mempunyai kewawajiban untuk mengawasi pelaksanaan pembagian bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah mengakibatkan orang miskin baru terus bertambah, sehingga saya sebagai wakil rakyat yang mempunyai fungsi pengawasan harus memastikan bantuan tersebut tepat sasaran”, kata Zulkifly.

Zulifly pun menyoroti banyaknya data penerima bantuan yang tidak valid di beberapa daerah. Selain itu menurutnya jumlah bantuan yang datang tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh RT/RW.

“Kejadin yang kami temukan di lapangan bahkan data yang dipakai untuk penerima bantuan sosial adalah data tahun 2011. Kantor Desa mendapat Pengiriman Paket dari Kantor Pos untuk 69 orang dan setelah divalidasi oleh aparat Desa ternyata dari 69 orang tersebut 5 orang sudah meninggal dunia dan 1 orang sudah pindah. Lima orang yang sudah meninggal tersebut itu meninggalnya berkisar antara 5-9 tahun yang lalu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang dipakai adalah data tahun 2011-an”, ujarnya.

Dengan dengan adanya masalah ketidakvalidan data kependudukan, Zulkifly berharap hal ini dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki data kependududkan.

“Saya berharap kejadian Covid-19 ini dijadikan momentum untuk perbaikan data kependudukan, dan Alhamdulillah sesuai informasi yang kami dapat di masing-masing Desa di Kabupaten Sumedang sudah memerintahkan kepada para Ketua RT dan RW untuk mendata kembali para Penerima, PKH penerima BNPT, dan penerimaan lainnya. Karena kami yakin para penerima PKH dan BNPT saat ini sudah banyak yang sudah mampu dan perlu di coret dari daftar, dan di alihkan kepada yang benar-benar berhak menerima bantuan tersebut. Dari hasil pemutakhiran data kependudukan yang di susun para Ketua RT dan RW semoga didapat Kependudukan di Jawa Barat yang benar-benar riil sesuai dengan keadaan di lapangan, dan kepada para Ketua RT/RW yang merasa kesulitan dalam pembuatan data kependudukan, kami mengimbau kepada para Kader Demokrat di Jawa Barat, untuk membantu para Ketua RT/RW untuk penyusunan Data kependudukan di lingkungannya masing-masing”, jelasnya.

Ia juga berharap data hasil jerih payah RT dan RW tidak hanya dijadikan arsip, tetapi diolah dan dimasukan ke database secara berjenjang.

“Dan semoga data hasil jerih payah dan yang di susun para Ketua RT/RW jangan dijadikan Arsip tapi untuk di olah dan dimasukan ke Database secara berjenjang mulai di RT-RW-Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota-Pemprov dan dan Sampai ke Pusat. Datanya sama tidak ada berubah by name by adress bahkan nomor teleponnya. Data tersebut sebetulnya menurut hemat kami dapat di Link-kan mulai dari Desa/Kelurahan sampai ke Pusat dan data itu data hidup bisa reel time bila ada kelahiran / kematian dapat terus di masukan ke perangkat komputer dan itu menurut saya biisa di lakukan, masa kalau masalah uang saja bisa tetapi masalah data kependudukan tidak bisa ini pasti bisa di lakukan kalau betul betul pemerintah menghendaki data kependudukan benar dan tepat”, pungkas Zulkufly. (Sumber)