SUMEDANG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat H. Zulkifly Chainago, BE. didampingi Ketua DPC Partai Demokrat di Kabupaten Sumedang H. Otong Dartum GN, SE. turun ke Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19.
“Dengan
diberlakukannya PSBB tingkat provinsi di Jawa Barat, saya sebagai Wakil Rakyat
yang mewakili masyarakat Kabupaten Subang, Majalengka dan Sumedang,
berkewajiban untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya Covid-19 apabila
tidak mematuhi aturan prokoler yang telah ditentukan pemerintah”, kata Zulkifly
didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang H. Otong Dartum GN, SE.
saat melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Pasangrahan.
Lebih lanjut Zulkifly mengatakan,
dirinya juga mempunyai kewawajiban untuk mengawasi pelaksanaan pembagian
bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
“Pandemi Covid-19 yang
berkepanjangan telah mengakibatkan orang miskin baru terus bertambah, sehingga
saya sebagai wakil rakyat yang mempunyai fungsi pengawasan harus memastikan
bantuan tersebut tepat sasaran”, kata Zulkifly.
Zulifly
pun menyoroti banyaknya data penerima bantuan yang tidak valid di beberapa
daerah. Selain itu menurutnya jumlah bantuan yang datang tidak sesuai dengan
jumlah yang diajukan oleh RT/RW.
“Kejadin
yang kami temukan di lapangan bahkan data yang dipakai untuk penerima bantuan
sosial adalah data tahun 2011. Kantor Desa mendapat Pengiriman Paket dari
Kantor Pos untuk 69 orang dan setelah divalidasi oleh aparat Desa ternyata dari
69 orang tersebut 5 orang sudah meninggal dunia dan 1 orang sudah pindah. Lima
orang yang sudah meninggal tersebut itu meninggalnya berkisar antara 5-9 tahun
yang lalu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang dipakai adalah
data tahun 2011-an”, ujarnya.
Dengan
dengan adanya masalah ketidakvalidan data kependudukan, Zulkifly berharap hal
ini dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki data kependududkan.
“Saya
berharap kejadian Covid-19 ini dijadikan momentum untuk perbaikan data
kependudukan, dan Alhamdulillah sesuai informasi yang kami dapat di
masing-masing Desa di Kabupaten Sumedang sudah memerintahkan kepada para Ketua
RT dan RW untuk mendata kembali para Penerima, PKH penerima BNPT, dan penerimaan
lainnya. Karena kami yakin para penerima PKH dan BNPT saat ini sudah banyak
yang sudah mampu dan perlu di coret dari daftar, dan di alihkan kepada yang
benar-benar berhak menerima bantuan tersebut. Dari hasil pemutakhiran data
kependudukan yang di susun para Ketua RT dan RW semoga didapat Kependudukan di
Jawa Barat yang benar-benar riil sesuai dengan keadaan di lapangan, dan kepada
para Ketua RT/RW yang merasa kesulitan dalam pembuatan data kependudukan, kami
mengimbau kepada para Kader Demokrat di Jawa Barat, untuk membantu para Ketua
RT/RW untuk penyusunan Data kependudukan di lingkungannya masing-masing”,
jelasnya.
Ia
juga berharap data hasil jerih payah RT dan RW tidak hanya dijadikan arsip,
tetapi diolah dan dimasukan ke database secara berjenjang.
“Dan
semoga data hasil jerih payah dan yang di susun para Ketua RT/RW jangan
dijadikan Arsip tapi untuk di olah dan dimasukan ke Database secara berjenjang
mulai di RT-RW-Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota-Pemprov dan dan Sampai
ke Pusat. Datanya sama tidak ada berubah by name by adress bahkan nomor
teleponnya. Data tersebut sebetulnya menurut hemat kami dapat di Link-kan mulai
dari Desa/Kelurahan sampai ke Pusat dan data itu data hidup bisa reel time bila
ada kelahiran / kematian dapat terus di masukan ke perangkat komputer dan itu
menurut saya biisa di lakukan, masa kalau masalah uang saja bisa tetapi masalah
data kependudukan tidak bisa ini pasti bisa di lakukan kalau betul betul
pemerintah menghendaki data kependudukan benar dan tepat”, pungkas Zulkufly.
(Sumber)
No comments:
Post a comment